Jelang 2 Minggu hari Pencoblosan, Bawaslu Malinau Sosialisasikan Mitigasi Kerawanan di Desa Wisata Setulang

Tersisa kurang dari 2 minggu menuju hari pungut hitung tanggal 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Malinau semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilihan dari aspek pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan dan Mitigasi Potensi Tindak Pidana Pemilihan di Balai Adat Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir (13/11/2024).

Kegiatan ini melibatkan para stake holder seperti unsur kepolisian, unsur kejaksaan, camat dan jajaran ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Babinsa, Ketua Adat dan Ketua RT, serta tokoh agama dan tokoh adat se-Kecamatan Malinau Hilir

“Saya sangat mendukung dan senang menjadi tuan rumah kegiatan yang diadakan Bawaslu Malinau, harapannya kerawanan-kerawanan nanti khususnya di TPS saat proses pungut hitung bisa kita cegah dan awasi bersama” ujar Lampang Camat Malinau Selatan Hilir saat memberikan sambutan dalam pembukaan.

Kegiatan ini berupa mitigasi yang berfokus pada indeks kerawanan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Malinau terutama pada tindak pidana yang pernah terjadi pada pemilu tahun 2019, pilkada tahun 2020 dan pemilu tahun 2024 dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga menyesuaikan dengan kebiasaaan masyarakat setempat.

“Semoga dengan kegiatan ini kita dapat memitigasi potensi kerawanan dan potensi tindak pidana pada tahapan kampanye, pungut hitung dan rekapitulasi suara yang mungkin akan terjadi di Kecamatan Masehi” Ucap Rudiyanto Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau pada saat membuka kegiatan.

Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Malinau Selatan Hilir ini merupakan yang pertama dan dalam waktu dekat, Bawaslu Malinau rencananya akan membuat kegiatan serupa yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Malinau. Hal ini merupakan ikhtiar Bawaslu Malinau sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menjadi pengawas dalam menjaga kualitas demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.